Tangerang: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menjamin All Indonesia tidak akan mengalami gangguan seperti Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, sistem tersebut telah melalui berbagai macam uji eksploitasi.
“Kami memastikan sistem All Indonesia beroperasi dengan keamanan yang terjamin. Sistem tersebut telah melalui uji eksploitasi celah keamanan oleh ITSA BSSN dan pihak eksternal,” ujar Menteri Agus, Rabu (30/7/2025).
Bahkan, sambung Agus, dilakukan stress test untuk menguji teknologi Sclron guna mencegah kloning aplikasi pembebanan trafic, hingga penggunaan. “Kita siapkan sistem back up datanya, nanti kita akan gunakan Data Center Indonesia, kapasitasnya juga akan kita perbesar,” ucapnya.
Masa uji coba sistem All Indonesia akan berlangsung hingga peluncuran resminya yang direncanakan terlaksana pada pertengahan Agustus 2025. Pemerintah bermitra dengan maskapai nasional, Garuda Indonesia, untuk pelaksanaan uji coba.
Agus juga menyebut, untuk sementara waktu hanya WNI penumpang penerbangan internasional Garuda Indonesia yang diimbau untuk menggunakan All Indonesia. Setelah resmi diluncurkan, sistem tersebut akan digunakan oleh seluruh penumpang penerbangan internasional.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan ujicoba aplikasi All Indonesia secara serentak. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan di Bandara Intetnasional Soekarno-Hatta, namun di Bandara Ingurah Rai dan Bandara Juanda.
Menko AHY mengatakan di Bandara Soekarno-Hatta ini dalam rangka ujicoba sebuah sistem baru yang secara serentak. “Kami ujicobakan di tiga bandara selain Soekarno-Hatta di Juanda, Surabaya dan Ingurah Rai, Bali,” ujarnya di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (24/7/2025).
Menurut AHY, hal ini menjadi inovasi dari kerja bersama lintas Kementerian/Lembaga. Dimana bisa mengintegrasikan aplikasi yang tadinya ada cukup banyak menjadi satu.
“Aplikasi All Indonesia ini menggabungkan empat aplikasi yang telah ada sebelumnya menjadi satu. Yakni, aplikasi pada Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemesyarakatan, Red) Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata,” ucapnya.
