Kamis, 22 Mei 2025-Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat berkolaborasi dengan Kantor Bea Cukai Lampung melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema SAPA SUMBAGBAR (Sarana Aspirasi Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat, Estty Purwadiani Hidayatie. Dalam pembukaannya, Estty menyampaikan bahwa kegiatan ini bermaksud untuk mendapatkan masukan dari pengguna jasa terkait pelayanan kepabeanan dan cukai yang telah diberikan. Selain itu, Estty juga melaksanakan sosialisasi anti-korupsi kepada pengguna jasa dan menghimbau kepada pengguna jasa agar sama-sama membangun integritas dan menyampaikan laporan penyalahgunaan integritas pegawainya melalui WISE Kementerian Keuangan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada perusahaan dengan kategori Perusahaan Penyumbang Bea Masuk Terbesar, Penyumbang Bea Keluar Terbesar, dan Penerima Fasilitas TPB Paling Berkontribusi Terhadap Perekonomian Provinsi Lampung. Lalu, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Lampung, Arif. Dalam pemaparannya, Arif menyampaikan bahwa Kantor Bea Cukai Lampung sedang membangun Kantor Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pengguna jasa diantaranya untuk selalu menjaga integritas dalam menggunakan layanan kepabeanan dan cukai di Kantor Bea Cukai Lampung. Selain itu, Arif menyampaikan hal-hal terkait pelaksanaan ekspor-impor di Lampung.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pun dilaksanakan dengan mendengar masukan dari pengguna jasa terhadap pelayanan kepabeanan dan cukai, serta dampak-dampak kondisi geopolitik terhadap kegiatan ekspor impor perusahaan.
Kegiatan ini diharapkan sebagai ruang untuk membangun pemahaman, mempererat kemitraan, dan melangkah bersama menuju pelayanan kepabeanan yang makin terpercaya dan responsif serta sebagai titik awal penguatan komitmen bersama untuk membangun lingkungan kerja yang penuh integritas, bersih, profesional, dan bebas dari korupsi
